Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara resmi memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin (30/3). Laporan ini menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan selama satu tahun terakhir.
Di hadapan anggota dewan, Pak Yes, sapaan akrabnya, mengabarkan berbagai capaian kinerja pembangunan. Sejumlah kinerja positif dicatatkan oleh Kabupaten Lamongan selama tahun 2025, diantaranya IPM mencapai 76,81 dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,40%.
Diungkapkan Pak Yes, sisi struktur ekonomi kinerja sektor riil tercermin dari pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian sebesar 4,81% perdagangan 4,0% serta industri pengolahan 9,25% yang tumbuh stabil dan positif. Sementara dimensi pembangunan manusia capaian terus meningkat yang tercermin dari Indeks Pendidikan sebesar 0,681 dan Indeks Kesehatan sebesar 0,852 serta Indeks Pembangunan Pemuda 61,83.
"Dalam rangka pembangunan yang lebih luas arah kebijakan nasional melalui Asta Cita dan di Kabupaten Lamongan dijabarkan melalui 15 program prioritas, salah satu kontribusinya dalam mendukung agenda nasional terlihat dari penguatan ketahanan dan Swasembada pangan tahun 2025 yang menempatkan Lamongan sebagai produsen padi terbesar di Jawa Timur dengan produksi mencapai 1.335.099 ton. Produksi jagung sebesar 536.245 ton, tebu 230.901 ton, serta produksi perikanan mencapai 129.790 ton," ucap Pak Yes.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3.175.564.168.282,51 yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan, dan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 3.217.043.398.282,15.
Selain angka fiskal, Pak Yes juga menyoroti berbagai indikator makro yang mencerminkan kemajuan Lamongan. Kinerja pembangunan yang stabil ini diklaim merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. Melalui data tersebut, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Penyampaian LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program-program prioritas. Diharapkan dengan paparan capaian ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan visi pembangunan Lamongan yang lebih berkelanjutan di masa depan.