Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 34 pejabat di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Selasa (5/5). Pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, serta pengawas. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan bahwa seluruh tahapan pelantikan telah dilakukan melalui proses yang terukur, baik dari sisi kompetensi maupun mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisian dilakukan melalui seleksi terbuka.

Ia menegaskan, “Pelantikan ini harus dimaknai sebagai amanah. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru, bekerja profesional, menjaga integritas, serta terus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Lamongan.”

Selain itu, Pak Yes juga menyoroti perkembangan masyarakat yang semakin dinamis seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut aparatur pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif dalam menjalankan tugas.

Ia menyampaikan, “Perkembangan masyarakat semakin dinamis. Oleh karena itu, seluruh pejabat yang baru dilantik harus fokus pada tugas masing-masing, bekerja secara optimal, dan mampu menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Adapun pejabat yang dilantik meliputi 4 pejabat pimpinan tinggi pratama, 17 pejabat administrator, dan 13 pejabat pengawas, termasuk di antaranya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang baru, Johny Indrianto Firmansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Harapannya, pelantikan tersebut dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.