Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Pendopo Kecamatan Brondong, Kamis (30/7). Kegiatan yang diikuti 100 peserta ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peran Satgas Terpadu dalam pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan guna menjaga keamanan, ketertiban, serta iklim investasi di Kabupaten Lamongan.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar aktivitas organisasi kemasyarakatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengarah pada tindakan intimidasi, kekerasan, maupun praktik premanisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Materi pertama disampaikan oleh narasumber dari Koramil Brondong yang membahas fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pengawasan pembangunan di daerah. Dalam pemaparannya ditegaskan pentingnya pemahaman yang benar terhadap tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Selanjutnya, narasumber dari Kejaksaan Negeri Lamongan memaparkan program Jaksa Garda Desa/Kelurahan (Jaga Desa) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Program tersebut mencakup pendampingan pembangunan desa, peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi. Pemerintah desa juga didorong memanfaatkan aplikasi Jaga Desa sebagai sarana pelaporan untuk mendukung pengawasan pembangunan secara berkelanjutan.
Kegiatan sosialisasi juga menjadi ruang diskusi antara narasumber dan peserta mengenai penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pembahasan difokuskan pada tugas Satgas Terpadu, hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
Melalui kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan berharap seluruh peserta semakin memahami peran masing-masing dalam menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan diharapkan terus diperkuat sehingga organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat semangat gotong royong, menjaga kerukunan, serta menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan maupun iklim investasi di Kabupaten Lamongan.
