Pemerintah Kabupaten Lamongan City Branding Lamongan Megilanlamongankab.go.id
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Berita

Kunjungan Baintelkam, Pantau Kondisi Kerukunan dan IRET di Lamongan

Senin, 02 November 2026 27 dilihat
Kunjungan Baintelkam, Pantau Kondisi Kerukunan dan IRET di Lamongan

Upaya penanganan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) menjadi salah satu perhatian dalam menjaga kondusivitas dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam kunjungan Baintelkam Mabes Polri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan, Senin (2/11).

Dalam diskusi tersebut, perwakilan Baintelkam, Rahmad Saleh, menyampaikan tujuan kunjungan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menangani persoalan IRET, termasuk peran Bakesbangpol dan FKUB. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh pihak karena jaringan dan kelompok radikal masih terus bergerak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakesbangpol Lamongan, Johny Indrianto, menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Lamongan memiliki catatan sejarah terkait persoalan IRET, kondisi kerukunan masyarakat saat ini secara umum masih kondusif. Pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk mantan narapidana terorisme (eks napiter), serta menjalin sinergi dengan FKUB sebagai mitra strategis dalam menjaga kerukunan.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Lamongan, Masnur Arief, menyoroti pengaruh media sosial dan lingkungan sosial terhadap penyebaran paham ekstremisme. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui peningkatan kewaspadaan dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga menyampaikan adanya perubahan pola penyebaran paham radikal yang mulai menyasar lingkungan pendidikan. Berdasarkan laporan yang disampaikan, terdapat indikasi kegiatan kaderisasi ekstremisme di sejumlah pondok pesantren. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama tanpa menggeneralisasi seluruh lembaga pendidikan pesantren.

Melalui diskusi tersebut, ditekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bakesbangpol, FKUB, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham intoleran serta ekstremisme.

Bagikan:
Baca Juga

Artikel Terkait