Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan menerima audiensi dan koordinasi terkait permasalahan yang dialami CV Jioen Fishery di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Selasa (22/9). Audiensi yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Lamongan tersebut membahas perkembangan penyelesaian permasalahan serta langkah koordinasi yang telah dilakukan perusahaan dengan pihak terkait.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Johny Indrianto menerima perwakilan CV Jioen Fishery, Bennie Loqman Hakim dan Sony, dalam kegiatan tersebut. Dalam audiensi, perwakilan perusahaan menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan pasca keputusan penghentian sementara aktivitas produksi surimi oleh Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan pada 3 Agustus 2026.
Bennie menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Forkopimcam, pemerintah desa, karang taruna, dan Rukun Nelayan (RN) setempat. Dari koordinasi tersebut, terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pembenahan tata letak pipa pembuangan, pemenuhan kelengkapan administrasi terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pemberian santunan kepada masyarakat, serta rencana kolaborasi dengan RN dalam penyediaan bahan produksi.
Perwakilan perusahaan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan terkait pengecekan kembali kondisi perusahaan. Saat ini, perusahaan sedang menindaklanjuti arahan terkait pemenuhan kelengkapan IPAL dan berencana melakukan audiensi lanjutan dengan DLH Kabupaten Lamongan.
Johny menyampaikan bahwa langkah koordinasi yang telah dilakukan perusahaan dengan pemerintah setempat dan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya penyelesaian permasalahan. Bakesbangpol Kabupaten Lamongan juga akan membantu memfasilitasi koordinasi dengan DLH terkait informasi dan proses pemenuhan kelengkapan administrasi IPAL yang diperlukan.
Selain aspek administratif, Bakesbangpol menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Koordinasi lintas pihak tersebut diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian permasalahan secara konstruktif serta menjaga hubungan kemasyarakatan di wilayah Desa Sedayulawas.
